Muhadjir pun mengusulkan bila perlu dibentuk tim yang terdiri dari para pendamping dengan koordinasi kementerian/lembaga di bawah lingkup Kemenko PMK.

Menkeu meminta kepada Menteri Sosial dan Menteri Dalam Negeri untuk membaharui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Komisi VIII DPR RI mendorong pemerintah untuk menjadikan Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Komite IV dan Komite III DPD RI melaksanakan Rapat Kerja Gabungan secara virtual dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kemendagri, Kemensos, dan Badan Pusat Statistik.

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN), Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI melangsungkan seminar dan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk ‘Akuntabilitas Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial’ di Kota Cirebon, Jawa Barat, Senin-Selasa, 26-27 April 2021. 

Hidayat meminta Presiden tidak hanya menyinggung masalah sengkarut data, namun juga harus serius mengawal jajarannya dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Kalangan dewan mempertanyakan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang digunakan dalam menentukan subsidi listrik terhadap pelanggan rumah tangga miskin atau tidak mampu yang berdaya 450 watt-900 watt.

Kalangan dewan meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mensinergikan data kemiskinan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKH) Kementerian Sosial (Kemensos).

Bantuan tersebut diberikan kepada warga yang tidak termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (non-DTKS).

Peran Pusdatin yang ada di masing-masing kementerian kenapa selalu tidak sinkron? Memiliki data berbeda sehingga tidak tercipta sinkronisasi.